ANGGARAN DASAR IMAI (IKATAN MAHASISWA AKUNTANSI INDONESIA))

BAB I

NAMA, WAKTU, dan TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Ikatan Mahasiswa Akuntansi Indonesia disingkat  IMAI

Pasal 2

Waktu dan Tempat

Organisasi ini didirikan pada tanggal 18 November 2009 bertempat di Lembang, Bandung

Pasal 3

Tempat Kedudukan

IMAI berkedudukan di wilayah Indonesia

BAB II

AZAS & LANDASAN

Pasal 4

Azas

IMAI berazazkan Pancasila

Pasal 5

Landasan

IMAI berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi

BAB III

BENTUK, STATUS dan SIFAT

Pasal 6

Bentuk

IMAI berbentuk federasi

Pasal 7

Status

IMAI adalah organisasi kemahasiswaan

Pasal 8

Sifat

IMAI bersifat independen

BAB IV

VISI dan MISI

Pasal 9

Visi

Menjadikan IMAI sebagai organisasi pemersatu yang berperan dalam pengkajian dan pengembangan kompetensi akuntansi secara komprehensif

Pasal 10

Misi

1.    Mengintensifkan komunikasi dan informasi yang akurat dikalangan mahasiswa akuntansi indonesia

2.    Mengembangkan wawasan keilmuan anggota IMAI melalui kajian keakuntansian

3.    Meningkatkan daya kritis anggota IMAI terhadap kondisi sosial, perkembangan akuntansi dunia pada umumnya dan indonesia pada khususnya

4.    Memberikan kontribusi kepada berbagai pihak dalam upaya pengembangan akuntansi

     

BAB V

FUNGSI, TUJUAN & KEGIATAN

Pasal 11

Fungsi

Fungsi IMAI adalah

1. Sebagai lembaga pemersatu mahasiswa akuntansi se-Indonesia
2. Sebagai lembaga pengembangan keilmuan anggota
3. Sebagai lembaga kaderisasi anggota
4. Sebagai lembaga penyalur aspirasi anggota
5. Sebagai lembaga penyalur kreatifitas anggota

Pasal 12

Tujuan

Terbinanya insan akademis dengan nilai-nilai ketakwaan terhadap Tuhan YME, berintelektual serta mampu mengaplikasikan keilmuan akuntansi secara profesional, inovatif dan kreatif dalam sosial kemasyarakatan demi terwujudnya tujuan pendidikan nasional

Pasal 13

Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan oleh pengurus nasional untuk mencapai fungsi dan tujuan IMAI

BAB VI

Keanggotaan

Pasal 14

Anggota IMAI adalah mahasiswa akuntansi se-Indonesia yang terdiri dari :

1. Anggota Biasa
2. Anggota Muda
3. Anggota Kehormatan

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 15

Struktur Kekuasaan dan Rapat-Rapat

Struktur kekuasaan terdiri dari :

1. Kongres
2. Musyawarah wilayah
3. Musyawarah simpul
4. Musyawarah kerja

Rapat-rapat terdiri dari :

1. Pleno
2. Rapat pengurus
3. Rapat presidium
4. Rapat bidang

Pasal 16

Struktur Kepengawasan

Struktur kepengawasan terdiri dari :

1. Dewan Pengawas Nasional (DPN)
2. Dewan Pengawas Wilayah (DPW)
3. Dewan Pengawas Simpul (DPS)

Pasal 17

Struktur Kepengurusan

Struktur kepengurusan terdiri dari :

1.      Pengurus Nasional (PN)

2. Pengurus Wilayah (PW)
3. Pengurus Simpul (PS)

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 18

Sumber keuangan terdiri dari :

1. Uang pangkal
2. Iuran anggota
3. Sumbangan serta usaha-usaha lain yang tidak melanggar AD/ART

BAB IX

SANKSI

Pasal 19

Sanksi adalah perbuatan yang tidak menaati dan/atau menjalankan aturan-aturan yang telah disahkan

Sanksi terdiri dari :

1. Surat Peringatan (SP)
2. Skorsing
3. Pemecatan

BAB X

QUORUM

Pasal 20

1. Kongres atau musyawarah dinyatakan quorum apabila dihadiri ½+1 dan minimal perwaklan dari tiap-tiap wilayah jumlah delegasi anggota biasa yang hadir.
2. Apabila tidak memenuhi quorum maka akan dilakukan pending maksimal 1 hari untuk berusaha menghadirkan delegasi
3. Setelah pending dicabut maka dianggap quorum

BAB XI

PERUBAHAN KONSTITUSI

Pasal 21

Perubahan konstitusi hanya dapat dilakukan di kongres IMAI

BAB XII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 22

1.      Pembubaran organisasi dilakukan apabila dalam pelaksanaannya telah menyimpang dari konstitusi yang telah ditetapkan

2.      Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan pada kongres melalui referendum seluruh simpul IMAI

BAB XIII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 23

1.      Hal-hal yang belum diatur dan dijelaskan dalam Anggaran Dasar (AD) akan dijabarkan dalam ART, GBHO, GBHPK, PPO dan format baku aturan JMAI

2.      Hal-hal yang belum diatur dalam konstitusi diserahkan sepenuhnya pada kebijakan pengurus tanpa mencederai konstitusi yang berlaku

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 24

Anggaran Dasar (AD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya